MAKASSAR- Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail pada Rabu (10/2/2021).
Namun, pelantikan tersebut menuai protes dari Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTK) HMI Cabang Makassar, Abdul Anas. Menurut Anas, ada banyak persoalan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PB HMI yang terkesan abai terhadap aturan main organisasi HMI.
Anas mencontohkan, pembacaan nama-nama pengurus Badko HMI Sulselbar yang dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBHMI, Sukirman ternyata tidak sesuai dengan SK PB HMI yang telah dikeluarkan dan beredar di kalangan internal HMI.
“Ada apa ini, saya atas nama kader HMI Cabang Makassar dan Pengurus HMI Cabang Makassar ingin meminta klarifikasi, kenapa SK yang dibacakan tidak sesuai dengan SK yang telah kami terima, apakah ada permainan?,” ungkap Anas dalam keterangannya, Kamis (11/2/2021).
Anas menegaskan, pihaknya memberikan jangka waktu 1 x 24 jam kepada PB HMI untuk menjelaskan hal tersebut. Jika dalam jangka tersebut PB HMI dalam hal ini, Ketua Umum PB HMI, Affandi Ismail tidak mampu menjelaskan maka HMI Cabang Makassar akan mengambil sikap tegas dan menganggap hal tersebut merupakan tindakan manipulatif dan pembohongan publik.
“Kami akan tegas, hal tersebut merupakan tindakan manipulasi yang dilakukan Sukirman selaku pembaca SK di pelantikan Badan Kordinasi HMI Sulselbar,” tegas Anas.
Lebih parahnya, lanjut Anas, tindakan yang dilakukan oleh Sukirman selaku Wasekjen PB HMI Periode 2020-2022 berlangsung di hadapan senior senior HMI yang hadir di pelantikan.
“Ini sangat memalukan, tindakan manipulasi tersebut dilakukan di hadapan Mantan Ketua HMI Cabang, bahkan ada mantan Ketua Umum PB HMI MPO, Tamsil Linrung. Semua alumni dan semua kader HMI yang hadir telah ‘dibodohi’,” ungkapanya
Olehnya itu, tutur Anas, sebagai organisasi HMI adalah organisasi yang punya aturan main konstitusi dan yang tidak bisa dimanipulasi.
“Olehnya itu saya menegaskan kepada PB HMI untuk segera melakukan klarifikasi, SK yang sebetulnya apakah yang dibacakan Sukirman itu sudah betul atau tidak? jika tidak maka PB HMI secara organisasi wajib memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam tindakan manipulatif ini, pun hal ini akan kami adukan ke Majelis Syuro Organisasi (MSO) PB HMI untuk ditindaklanjuti,” tegas Anas.
Anas Menambahkan, HMI Cabang Makassar tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait nama-nama kader HMI Cabang Makassar yang di SK kan oleh PB HMI. Meski memang ada hak perogratif bagi Ketua Badko HMI dalam menentukan struktur pengurusnya, tetapi secara etika hal tersebut tentu kuran etis. Apalagi, ada nama yang dicantumkan dalam SK yang beredar secara konstitusi belum memenuhi syarat (lepasan LK I) dan bahkan ada yang masih menjalani sanksi organisasi.
“Anehnya, di SK yang beredar ada nama tersebut, tapi saat pembacaan tidak disebutkan, ini ada apa ya ?. Ini praktek politik kotor menurut saya,” tambah Anas.
Anas mengungkapkan organisasi HMI-MPO bukan tempat untuk memainkan tindakan politik kurang etis. Organisasi HMI MPO adalah organisasi perkaderan yang kadernya berjiwa insan ulilalbab.
“Maka dari itu saya mengungkapkan bahwa butuh klarifikasi SK yang dibacakan Sukirman karena tidak sesuai SK yang dikeluarkan PB HMI yang tertulis, jangan Sampai ada yang merusak internal HMI MPO yang telah dibangun dengan darah oleh para pendahulu dan senior-senior kita,” jelas Anas.
“Saya bisa mengatakan bahwa pelantikan BADKO Sulselbar adalah pelantikan manipulasi yang dirancang oleh BADKO dan PB HMI itu sendiri maka dari itu saya minta klarifikasi. Jangan main main dalam organisasi organisasi HMI, Seba bukan organisasi paguyuban. Sukirman harus bertangungjawab Atas SK yang dibacakan. Ingat, HMI MPO lahir karena keteguhan dan komitmen para pendahulu kita yang mempertahankan satu kalimat dalam konstitusi, islam sebagai azas, tidak main-main,” tutup Anas
