INSPIRATORNEWS.COM SAMARINDA – Keberadaan megah proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sangat berdampak kepada Provinsi Kalimantan Timur dan Kabuoaten Penajam Paser.Utara, dimana proyek IKN ini akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak.
Terkait hal itu, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Muin menegaskan kepada awak media di Gedung DPRD Kaltim baru-baru mengatakan bahwa peran pekerja lokal harus mendapatkan bagian dari pembangunan IKN ini.
“Jangan hanya pekerja lokal jadi penonton di daerah sendiri, tapi dengan catatan bahwa pekerja lokal juga harus mumpuni dengan keahlian dan keterampilan termasuk juga dengan SDM yang baik,” kata Baharuddin Muin.
Kita akui tenaga kerja dari luar Kaltim memang mempunyai tingkat keterampilan lebih baik dari kita, akan tetapi tidak serta-merta pejerja lokal kita harus tersisih, dan jadi penonton.
Tapi bagaimana pemerintah dapat mengatur dan mengakomodir terkait hal ini, paling utama menempatkan 30% pekerja lokal menurut sesuai keahlian dan bidang masing-masing.
“Ini harapan kami dan seluruh masyarakat Kaltim, terkait kehadiran IKN ini, agar pekerja lokal dapat diberdayakan dan sejajar dengan pekerja luar,” jelas Baharuddin.
Lanjut Anggota DPRD Kaltim Dapil PPU-Paser ini menekankan, pemerintah pusat juga harus mengawasi pemberian upah para pekerja konstruksi IKN sebab ada pekerja IKN yang mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Ini juga harus menjadi atensi pemerintah terkait upah gaji, jangan nanti dikemudian hari ada gejolak atau demo terkait upah yang dapat menghambat pembangunan IKN itu,” tegasnya.
Kita harapkan gaji para pekerja IKN minimal sesuai dengan UMK. Selain itu, gaji mereka jangan sampai terlambat karena ada informasi yang beredar ada pekerja IKN yang terlambat diberikan gaji,” tuturnya.
“Mari kita bersama-sama mengawal dan berjuang agar pembangunan IKN ini dapat terwujud demi untuk masa yang akan datang,” imbuhnya. (ADV/zlf)
