INSPIRATORNEWS.COM TENGGARONG –Dalam agenda Rapat Paripurna ke-29 masa sidang III dengan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, DPRD Kukar gelar agenda tersebut pada Senin (28/7/2025).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani didampingi Abdul Rasid dan Junadi memimpin langsung paripurna yang dihadiri langsung Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Sekda Kukar, Sunggono beserta unsur Forkopimda ini.
Usai memimpin rapat paripurna, Ahmad Yani menyampaikan bahwa penyampaian rancangan KUA-PPAS ini merupakan tindak lanjut DPRD dalam menjalankan amanat Permendagri, yang menetapkan batas waktu penyampaian paling lambat pada bulan Juli.
“Ini sudah tepat kami DPRD bersama pemerintah kabupaten taat asas, taat aturan sehingga kalau memang sesuai dengan konsistensi penyampaian KUA PPAS harus disampaikan sesuai dengan jadwal dan Alhamdulillah kami sangat bersyukur jadwalnya sudah sesuai dan tentu bahwa APBD Rancangan KUA PPAS itu disampaikan itu nilainya kan Rp7,3 triliun,” kata Yani kepada awak media petang tadi.
Legislator PDIP ini menyatakan APBD 2026 sebesar Rp7,3 triliun ini sudah sangat pantas sebenarnya dan dinilai cukup besar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara karena terdahulu hanya berkisar Rp5 triliun hingga Rp6 triliun
“Kalau misalnya diperkenankan betul-betul sampai Rp7,3 triliun, itu kan luar biasa walaupun itu hanya hitungan kasar, hitungan sementara yang pastinya bahwa itu nanti akan menunggu di bulan September, Oktober, bahkan November nilai yang pastinya yng sesuai dengan Perpres nantinya atau Kepres yang akan disampaikan terkait dengan nilai APBD yang seharusnya oleh karena itu ini kan langkah awal saja,” ujarnya.
Yani melanjutkan karena namanya plafon anggaran sementara, pihaknya meyakini angka Rp7,3 triliun ini bisa naik. Bahkan dirinya yakin dan percaya ketika melihat fakta-fakta dan data-data yang selama ini terjadi hal itu bisa saja bahwa APBD itu bisa menembus sampai angka Rp10 triliun.
“Sebenarnya itu angka yang memang perhitungan yang tidak mengada-ada sehingga masih menembus Rp7,3 triliun, kita belum hitung misalnya dengan defisit anggaran tahun 2025 ini, itu kan sebenarnya adalah anggaran yang memang anggarannya sebenarnya ada tetapi kan tidak disalurkan oleh pemerintah pusat sehingga mau tidak mau itu mestinya jadi hitungan sebenarnya untuk tahun 2026 sebenarnya yang selama ini dan tadi disampaikan itu tidak masuk hitungan oleh karena itu kami harap mudah-mudahan anggaran ini disyukuri 7,3 dan nanti mudah-mudahan bisa bertambah lebih banyak lagi menembus sampai 10 harapan kita ya,” bebernya.
Kemudian juga pembangunan fasilitas umum seperti puskesmas, rumah sakit kemudian juga terkait dengan sekolah-sekolah yang rusak harus cepat dibenahi dan termasuk juga ada banyak infrastruktur yang sebenarnya di kecamatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Oleh karena itu Rp7,3 triliun itu kita anggap itu adalah hal yang luar biasa mudah-mudahan itu semua pembangunan yang memang jadi prioritas bisa terserap di situ,” tegasnya. (ADV/Zlf)
