INSPIRATORNEWS.COM TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara menggelar rapat paripurna ke-4 masa sidang I tahun 2025. Agenda utama rapat yakni penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus persetujuan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kukar tahun 2026 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kukar Senin (25/8/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, dengan laporan disampaikan Juru Bicara Banggar, Farida. Ia menegaskan, penyusunan RKPD 2026 bukan sekadar bagian dari periode RPJMD 2021–2026, melainkan juga menjadi masa transisi menuju perencanaan pembangunan daerah berikutnya.
Menurut Ahmad Yani mengatakan, kesepakatan itu menjadi bagian dari optimalisasi anggaran. Meski nilai Rp 7,5 triliun ini belum final. Namun nilai ini menjadi acuan pembahasan APBD tahun 2026 nanti.
Pemkab dalam hal ini diwakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri juga telah menyepakati nilai ini. “Tentu kalaupun ada perbaikan dan penyesuaian akan kita pastikan. Meskipun APBD kita turun, pembangunan kedepan akan kita sesuaikan RPJPD, yaitu penguatan infrastruktur,” ucap Ahmad Yani usai rapat paripurna.
Ia berharap optimalisasi kegiatan dapat dilakukan dari tingkat desa, kecamatan dan tentunya kabupaten. Tentu DPRD memiliki strategi dalam melakukannya, yakni dengan membagi anggaran ke tiap kecamatan secara merata.
“Jangan sampai ada kecamatan yang diprioritaskan tapi ada juga kecamatan yang tidak ada apa-apa. Kita harus menyesuaikan program Kukar Idaman Terbaik,” lanjutnya.
Di tengah efisiensi anggaran dari pusat, serta rasionalisasi di daerah. Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan agar pemerintah dapat mengoptimalkan seluruh anggaran ini, sehinga dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Baginya, berapapun nominal, yang terutama adalah pembagian dengan asas keadilan dan asas pemerataan.
“Yang jelas dengan adanya efisiensi anggaran tersebut, kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas terutama infrastruktur,” imbuhnya. (ADV/Zlf)
