INSPIRATORNEWS.COM JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa dana karbon atau carbon fund benar-benar ada dan sudah dinikmati manfaatnya oleh Kalimantan Timur.
“Carbon fund is real. Carbon fund itu nyata. Kaltim sudah mendapatkan ini,” ungkap Sekda Sri Wahyuni saat menjadi narasumber pembuka dalam diskusi bertajuk “Daerah Bergerak Kurangi Emisi Karbon” di Studio Liputan6.com Gondangdia, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Menurut Sri, untuk tahap pertama, Kaltim menerima dana karbon sebesar USD 20,9 juta dari total hingga tahun 2025 sebesar USD 110 juta. Dana karbon tahap pertama tersebut saat ini sudah ditransfer ke semua penerima manfaat baik di pusat, 7 provinsi dan 1 kota di Kaltim. Termasuk masyarakat adat dan desa yang telah memberikan kontribusi besar terhadap upaya penurunan emisi di Kaltim.
Sri menambahkan banyak daerah melakukan hal yang sama, tapi tanpa sinergi, maka outputnya tidak akan maksimal.
“Carbon fund ini menjadi reward atas apa yang telah kita lakukan bersama. Tapi terpenting dari itu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan bumi ini untuk generasi yang akan datang,” tegas Sekda Sri Wahyuni.
Memang lanjut mantan kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu, dana karbon itu tidak mudah diterima. Kaltim sudah memulai komitmen Pembangunan hijau berkelanjutan itu sejak tahun 2008 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023. Komitmen itu lalu dilanjutkan dalam program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan terus berlanjut hingga saat ini.
Sebab itu, ke depan dengan memanfaatkan dana karbon yang sudah diterima, Pemprov Kaltim akan terus mengedukasi masyarakat dengan berbagai media komunikasi untuk secara bersama-sama memiliki kesadaran untuk menjaga bumi dan tidak menciptakan lebih banyak emisi karbon.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CESS (Center for Energy Security Studies) Ali Ahmudi mengatakan jika perubahan iklim itu sangat nyata dan sangat terasa saat ini.
“Perubahan iklim dan pemanasan global itu sangat nyata, sangat terasa. Semakin lama, bumi kita semakin panas, semakin kering dan itu disebabkan oleh efek gas rumah kaca akibat emisi karena semakin tingginya penggunaan energi fosil,” paparnya.
Pemerintah pusat memiliki peran besar untuk menghentikan konsumsi energi berbahan fosil ini dari hulu dengan mengedepankan kebijakan tentang energi terbarukan, dan berani melawan para ‘penjahat’ emisi.
Narasumber lain dalam diskusi ini Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Wahyu Marjaka menegaskan jika manfaat dana karbon sebagian besar didistribusikan untuk para penerima manfaat yang berada di garis terdepan di daerah.
“Sekitar 55 persen dana karbon kita distribusikan kepada penerima manfaat di daerah,” pungkasnya. (ADV/Zlf)
