INSPIRATORNEWS.COM TENGGARONG – Resapan anggaran APBD Tahun 2024.saat ini belum maksimal di laksanakan sesuai dengan triwulan pertama belum memuaskan dan terkesan jalan di tempat.
Hal tersebut di jelaskan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H Salehudin menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lemah pada kerja birokrasi khususnya terkait perencanaan dan penganggaran.
Menurut Saleh, pernyataan Sekretaris Daerah Kukar belum lama ini terkait pemerintah pusat yang kerap melakukan transfer dana di akhir tahun membuat Pemkab kesulitan membelanjakan seluruh dana tersebut sehingga mengakibatkan kendala pada serapan anggaran adalah bukti lemahnya kinerja birokrasi Pemkab tepatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2023 dan TA 2024 ini.
Mantan Ketua DPRD Kukar periode 2009-2014 ini mengungkapkan hal ini secara khusus menandakan lemahnya kinerja birokrasi dan perencanaan penganggaran dan juga menandakan secara umum bahwa lemahnya RPJMD bupati pada dua tahun terakhir yakni 2023 dan 2024.
“Ada belanja operasional yang mencapai rata-rata 66 persen dan belanja modal-nya 34 persen dari yang lazim nya harus berbanding terbalik. Jika pusat salah, bisakah secara publik diungkapkan hal itu, salahnya di mana?,” ungkap Politikus Golkar ini.
Sementara lanjut Saleh, dalam menyusun APBD itu ada mekanisme prognosis yaitu pendapatan atau transfer yang diwaspadai. “Intinya kita akan kawal evaluasi semester l. Dan sebagaimana pesan KPK awasi belanja bansos di Pilkada 2024,” tegas Saleh.
Statement Pak Sekda kemarin seakan-akan menyalahkan pusat, nah ini jadi polemik dan penyerapan APBD Kukar tahun ini belum mencapai 50 persen, pak Sekda bilang kira-kira 30 persen,” ungkap Saleh bersemangat.
‘Kami akan terus mengawasi kinerja Pemkab Kukar agar lebih pro aktif dalam penyerapan anggaran di tri wulan ini,” katanya.
“Mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi Pemkab untuk lebih meningkatkan kinerjanya ke depan,” imbuhnya. (Zlf/ADV)
