Jakarta, Peluncuran program Pemerintah berupa BLT sebesar 600.000 kepada pekerja atau karyawan yang gajinya di bawah 5 juta rupiah menuai banyak pertanyaan. Tak terkecuali PB HMI MPO, Affandi Ismail Ketua Umum PB HMI MPO menanggapi di tengah situasi ekonomi negara yang sedang mengalami kontraksi minus 5,32 % muncul pertanyaan darimana negara mendapatkan anggaran untuk memberikan BLT tersebut. Lanjut Affandi, transparansi anggaran harus dilakukan oleh pemerintah khususnya anggaran penanggulangan covid 19 yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu.
Termasuk sumber anggaran BLT ini, jangan sampai justru pemberian BLT ini malah akan merebut kedaulatan ekonomi rakyat di kemudian hari atau membelit hidup masyarakat ke depannya.
Nampaknya sampai saat ini pemerintah belum memiliki strategi yang tepat dalam penanggulangan krisis multi dimensi akibat pandemic covid 19, khususnya krisis atau depresi ekonomi.
Ketua komisi ketenaga kerjaan PB HMI MPO Samsuryadi juga memeberi tanggapan kami menganggap program ini bukanlah sebuah solusi jika hal tersebut dianggap sebagai bentuk pemulihan ekonomi.
Hal lainnya yang tidak bisa dipungkiri adalah kesenjangan jika pemerintah hanya berfikir bahwa BLT itu akan terbagi rata dengan baik, di pelosok negeri ini masih ada buruh yang bergaji 2juta-hingga 2,5juta ditempat lain ada pula yang bergaji 2,9juta hingga 4 juta perbulannya, dengan perhitungan pengeluaran yang tidak berbeda, bagi mereka yang memiliki gaji 4juta hingga 4,9 juta tentu BLT ini tentu sebuah dana cadangan, berbeda dengan yang dibawah 2juta BLT akan menjadi nilai plus namun bisa jadi akan habis sebelum waktunya dan hal tersebut menjadi diskriminasi jika tak terkelompokkan.
Kader HMI Asal Barru Sulsel ini juga menyayangkan, Yang bakal memerima bantuan program tersebut tentu mereka yang masih berstatus sebagi pekerja, namun apakah pemerintah menganilisa sebelum ini terjadi PHK besar – besaran, mengapa tidak membantu mereka saja? Yang terpenting dari program ini adalah sumber anggaran tersebut dari mana, bukankah kita sedang berada diambang resesi, apakah tidak ada cara lain dalam perbaikan ekonomi selain memanjakan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja. Kami meyakini rencana itu tak akan efektif mendongkrak kinerja perekonomian.
Sebagai opsi lain sebaiknya pemerintah mendata pekerja yang kena PHK, dan membuka lapangan kerja baru dari anggaran tadi yang dianggap cukup memberi ruang bagi pemerintah demi mensejahterakan masyarakat tentu bagi kami hal ini dapat mewujudkan pemerintahan yang adil berkelanjutan. tutupnya.
