INSPIRATORNEWS.COM SAMARINDA- Pemerintahan Kabupaten Paser bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan di Aula Kantor BPKP Provinsi Kaltim Jalan M T Haryono Kota Samarinda Kamis (3/10/2024).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra,Ir.H.Romif Erwinadi.,M.Si dengan dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim,Dr.Felix Joni,l Darjoko,Ak,EsDev,CIA,CFE,CGCAE, Kabag Tata Pemerintahan Setda Paser,Pamardi Bayuaji,Para Camat, Sekcam dan para Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD ) se-Kabupaten Paser.
Sementara Bayuaji saat dikonfirmasi,kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 3 – 4 oktober 2024 dengan diikuti sekitar 40 peserta mencakup seluruh Camat,Sekcam dan Kasi PMD se – Kabupaten Paser dengan bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim dan BKPSDM Kabupaten Paser.
Sedangkan Romif Erwinadi saat membuka kegiatan mengatakan pelaksanaan workshop ini sebagai bentuk Pemerintah Kabupaten Paser dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.
Romif juga mengingatkan kepada peserta workshop,agar jangan sampai dana yang sudah tersedia tidak dilaksanakan dengan optimal,walaupun di Kabupaten Paser sudah bagus namun tentunya tetap dibutuhkan penyegaran. “Silakan nanti para peserta dapat bertanya pada saat pemaparan,agar dalam pengelolaan keuangan desa bisa lebih maksimal,” kata Romif.
” Ucapan terimakasih juga kepada BPKP Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaranya yang telah bersedia menerima
Kita disini dan berbagi pengetahuan terkait peran camat dan jajaranya dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa” pungkasnya.
Kita berharap pada kegiatan workshop ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan nantinya,ini kesempatan baik bagi peran camat dan jajarannya, agar apa yang masih kurang dapat diperbaiki dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa,” terang Romif.
“Kami harap BPKP memiliki tanggung jawab dalam mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah dari segala lini,salah satunya pengelolaan Keuangan desa tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh BPKP,” imbuhnya. (Zlf/ADV)
