OPD Dilingkup Pemkab Kukar Ikuti Rakor Penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman

INSPIRATORNEWS.COM TENGGARONG – Beberapa OPD di lingkup Pemeintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Terkait Sinergi Tugas dan Fungsi di bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, Pemerikasaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program 3 Juta Rumah Secara Virtual Bertempat di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (17/3/2025).

Rakor dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan dihadiri beberapa menteri dan dirjen terkait, serta diikuti secara virtual seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Sementara itu Asissten I Akhmad Taufik Hidayat ditemui usai mengikuti rakor menyebutkan Pemkab Kukar siap mendukung semua program terkait lima kementerian sebagaimana yang disampaikan dalam rakor,

Terkait program kesehatan masyarakat yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Pemkab Kukar siap melakukan percepatan kegiatan ini dengan memanfaatkan APBD dan DAK yang ada.

“Jadi yang disampaikan tadi berkaitan dengan peran pemerintah daerah / kabupaten khususnya dalam hal program PKG, kita diarahkan terutama percepatan berkaitan dengan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas yang harus dimaksimalkan, dan diminta memanfaatkan ABPD dan DAK yang sudah ada, selain itu juga diminta untuk melakukan sosialisasi agar prosentasenya meningkat” katanya. (Zlf/ADV)