Jakarta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO akan menggelar diskusi Webinar Merdeka belajar Episode II dengan tema “KAMPUS MERDEKA : Akankah masalah pendidikan teratasi ?” Rabu, 14 Oktober 2020.
Kampus merdeka merupakan konsep terusan dari Merdeka belajar yang gagas oleh menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Konsep tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi menjadi lingkungan kolaborasi dengan industri, organisasi nirlaba, dan 100 kampus terbaik di dunia.
Terdapat empat pokok kebijakan dalam konsep kampus merdeka; Pembukaan program studi baru, Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan tinggi negeri badan hukum, serta Hak belajar tiga semester di luar program studi.
Perubahan tata kelola perguruan tinggi dari segi kurikulum maupun administratif dalam program Kampus Merdeka ini menuai pro kontra di berbagai kalangan, baik dari masyarakat luas, akademisi, oganisasi pegiat pendidikan sampai Agensi / Yayasan penyedia jasa pendidikan.
Berbagai pertanyaanpun muncul; status kampus sebagai badan hukum membuat pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, bagaimana mekanisme perlindungan hukumnya? Tidakkah kebijakan tersebut hanya memikirkan kebutuhan industri dan pasar bebas? Bagaimana pembiayaan program ini agar tidak berubah bentuk komersialisasi pendidikan tinggi yang mengeksklusi anak-anak dari kalangan tidak mampu? Untuk itu Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI MPO menginisiasi kegiatan webinar series Merdeka belajar yang telah memasuki episode II.
Webinar kali ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi X Bidang Pendidikan Dr. Hetifah Sjaifudian MM. yang akan membahas tentang kajian Komisi X tentang konsep merdeka belajar. Dr. Abdul Kahar M.Pd sebagai direktur pusat pelayanan pembiayaan pendidikan akan membahas tentang implementasi merdeka belajar dalam proses percepatan pendidikan serta narasumber lainnya yakni Dede Yusuf, ST, M.Si wakil ketua komisi X, Prof. Dr. Edry Boeriswati, M.Pd wakil direktur pascasarjana UNJ , dan Puji Hartoyo, SE, MM Komisioner KPID DKI Jakarta.
Kegiatan ini adalah ikhtiar PB HMI untuk melakukan kajian akademik tentang kebijakan pemerintah dibawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makariem. Hasil dari kajian ini akan dibuat dalam naskah akademik yang akan diberikan kepada komisi X DPR RI sebagai tawaran solusi PB HMI kepada bangsa Indonesia dari segi pendidikan.
