INSPIRATORNEWS.COM TENGGARONG – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk High Level Meeting terkait pengendalian inflasi dan cipta kondusifitas bertempat di Aula Kantor Bappeda Kukar, Selasa (25/3/2025).
Kegiatan yang dihadiri tim pengendalian inflasi daerah serta Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Faridah, perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim Iwan Kurniawan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, perwakilan Bulog cabang Samarinda, serta perwakilan ulama itu dibuka oleh Sekda Kukar Dr. H Sunggono.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Ahyani Fadianur Diani saat menyampaikan laporan terkait pengendalian inflasi mengatakan Pemkab Kukar dalam melaksanakan pengendalian inflasi, kebutuhan bahan pokok dan penting (bapokting) melakukan berbagai program diantaranya mempercepat kegiatan operasi pasar, memastikan distribusi pasokan bahan pokok dengan sistem efesien dan terukur, guna memastikan harga bahan pokok terjangkau dan ketersediaannya cukup hingga sampai pasca hari besar keagamaan nasional yakni Ramadhan dan Idul Fitri 1426 Hijriah.
“Secara umum Pemerintah Kabupaten Kukar telah menerapkan pedom 4 K, yaitu pertama memastikan ketersediaan pasokan, kedua memantau kestabilan harga, ketiga menjamin kelancaran distribusi, keempat menjalin komunikasi yang efektif bersama seluruh stakeholder, ” ujar Ahyani Fadianur Diani.
Sementara itu, Sekda Kukar Dr. H Sunggono saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan tujuan utama dari rakor tersebut guna memastikan upaya serta langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan secara lebih efektif di tingkat daerah.
Dimana saat ini, menurut Edi Damansyah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pengendalian inflasi juga telah dilaksanakan, yang antara lain adalah melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), melakukan sidak bersama Polres, Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pangan. Melaporkan secara rutin ke tautan kemendagri, menyampaikan laporan neraca ketersediaan pangan, menggunakan APBD untuk transportasi operasi pasar, serta Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Khusus terkait penggunaan dana BTT perlu diinformasikan bahwa pelaksanaanya akan disesuikan dengan perkembangan situasi pergerakan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat 9 bulan ke depan, ” ujar Edi Damansyah dalam sambutannya.
“Semoga dengan diadakannya Rakor ini akan menstabilkan harga barang dan ekonomi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya,” imbuhnya. (Zlf/ADV)
