INSPIRATORNEWS.COM JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan jemput paksa atau penangkapan terhadap pengusaha tambang asal Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra (ROC).
Rudy ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa pemberian suap terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur pada 2013–2018.
“Hari ini Penyidik melakukan jemput paksa terhadap Saudara ROC terkait perkara TPK pengurusan izin pertambangan di wilayah Kaltim periode 2013–2018,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Setelah dijemput paksa, Rudy Ong akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum ditahan. Namun, hingga kini belum ada informasi mengenai kedatangan Rudy Ong di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Alasan jemput paksa dilakukan karena Rudy kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Rudy diketahui menduduki sejumlah posisi strategis di sektor pertambangan. Ia menjabat sebagai Komisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.
Perkara dugaan suap IUP Kalimantan Timur telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, anaknya yang juga Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona, serta Rudy Ong Chandra. Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.
Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.
Menanggapi hal itu, eks Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum.
“Oleh karena itu, KPK meminta kepada para pihak untuk kooperatif dalam proses penyidikan ini,” katanya.
KPK juga memastikan penanganan perkara dilakukan secara efektif guna menjamin kepastian hukum dan menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam perkembangan terbaru, KPK akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Awang Faroek Ishak menyusul wafatnya mantan Gubernur Kalimantan Timur tersebut. (Hr)
